Negara Bagian New York secara resmi meluncurkan satuan tugas cryptocurrency yang bertujuan membantu negara memahami cryptocurrency dan teknologi blockchain yang mendasarinya.
Gubernur Andrew Cuomo menandatangani RUU bulan lalu yang menciptakan gugus tugas untuk mempelajari cryptocurrency, bentuk lain dari mata uang digital dan teknologi blockchain, menurut siaran pers yang dikeluarkan Rabu oleh sponsor RUU tersebut, Anggota Dewan Clyde Vanel.
Gugus tugas akan terdiri dari para teknolog, konsumen, investor institusi dan ritel, perwakilan perusahaan dan akademisi; anggota akan ditunjuk oleh Cuomo, serta Senat dan Majelis negara. Panel akan diminta untuk menyerahkan laporan tentang teknologi pada 15 Desember 2020.
Laporan-laporan ini akan mencakup proposal tentang bagaimana negara dapat mengatur, mendefinisikan, atau menggunakan cryptocurrency dengan sebaik-baiknya, serta menyapu ikhtisar ruang, termasuk biaya energi dari cryptocurrency pertambangan, bagaimana cryptocurrency diperdagangkan di dalam negara, bagaimana perdagangan ini dapat mempengaruhi pengumpulan pajak dan sejumlah aspek lainnya.
New York telah mengembangkan peraturan tengara sendiri seputar bisnis cryptocurrency dalam bentuk BitLicense yang kontroversial. Hanya 14 lisensi yang telah diberikan sejak peraturan itu diperkenalkan empat tahun lalu.
Sementara undang-undang baru tidak secara eksplisit menyebutkan pembaruan atau mengubah lisensi, siaran pers Vanel mencatat bahwa ruang tersebut telah berubah secara signifikan sejak peraturan tersebut ditulis.
Striking a balance
Vanel, yang mewakili Bronx Barat dan ketua Subkomite Majelis tentang Internet dan Teknologi Baru, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negara telah "memimpin negara dalam bidang keuangan," dan "juga akan memimpin dalam regulasi fintech yang tepat." :
"Gugus tugas para ahli akan membantu kami mencapai keseimbangan antara memiliki industri blockchain yang kuat dan lingkungan ekonomi cryptocurrency sementara pada saat yang sama melindungi investor dan konsumen New York."
Vanel pertama kali mengusulkan gugus tugas pada akhir 2017, memperkenalkan RUU tersebut pada bulan Desember tahun itu bersama sejumlah langkah lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah negara bagian mengenai teknologi dan kemungkinan penggunaannya.
Anggota Majelis Sesama Ed Ra mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa negara harus menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan mendorong investasi dan inovasi. Untuk itu, katanya, "mengumpulkan para ahli dan pemangku kepentingan adalah langkah maju yang baik."
Anggota parlemen di seluruh negeri telah mengakui bahwa untuk mengatur ruang crypto, mereka harus terlebih dahulu memahaminya. DPR AS mengeluarkan RUU tahun lalu yang mengusulkan gugus tugas serupa untuk menganalisis cryptocurrency, meskipun dengan fokus pada kejahatan keuangan. RUU itu saat ini duduk di hadapan Senat A.S.
Pada tingkat negara bagian, California juga membentuk kelompok kerja blockchain yang bertugas mempelajari bagaimana negara dapat memanfaatkan teknologi blockchain.
sumber berita : www.coindesk.com